MataMaduraNews.com, SUMENEP – Memiliki tempat tinggal yang layak merupakan impian semua orang. Namun tidak semua keinginan itu tercapai, sehingga membutuhkan peran dan perhatian pemerintah setempat supaya setiap warganya dapat hidup layak tanpa ada kesenjangan sosial. Hal ini disampaikan Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, KH A. Busyro Karim dalam sambutan kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Selasa (9/08).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dari itu, orang nomor satu di Kabupaten Sumenep ini berharap agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan semaksimal mungkin. Harapan itu berarti supaya bantuan sebesar 7,5 miliar yang diberikan kepada 500 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari tiga kecamatan itu tidak dipotong. Sebab dalam pencairannya masing-masing MBR akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta dalam bentuk material bangunan.
Saya berharap program ini dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada pemotongan sekecil apapun, agar program ini tidak menimbulkan kegaduhan di lain waktu,” ujar suami Nurfitriana kepada seluruh elemen yang terlibat dalam program BSPS tahun 2016, di Pendopo Agung Keraton Sumenep.
Tiga kecamatan penerima BSPS kali ini adalah Kecamatan Dasuk, Batang-Batang, dan Gayam. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep, Bambang Iriyanto menyebutkan, ketiga kecamatan itu memiliki kuota penerima berbeda. Rinciannya, untuk Kecamatan Dasuk terdapat 150 MBR yang tersebar di Desa Slopeng 100 MBR dan Desa Kerta Barat 50 MBR sebagai penerima BSPS tahun 2016.
Begitupun Kecamatan Batang-Batang juga 150 MBR, terbagi di dua desa yakni Banuaju Barat sebanyak 75 MBR dan Banuaju Timur 75 MBR. Sementara khusus Kecamatan Gayam, menurut Bambang, hanya dibagikan kepada Desa Gendang dengan jumlah penerima 200 MBR.
“Dalam penentuan penerima program BSPS ini, Tim khusus memang melibatkan kepala desa setempat,†jelasnya, usai sosialisasi.
Selaras dengan harapan Bupati Busyro, Ketua Pengurus Wakil Cabang Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (PWC ISNU) Kecamatan Batang-Batang, Adi Purnomo juga angkat bicara mengenai BSPS tahun 2016. Menurut mantan aktivis PMII ini, kepala desa sebagai bagian dari elemen yang terlibat dalam penyaluran BSPS diharapkan objektif. Harapannya, agar program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat itu konkret dan tepat sasaran.
“Intinya kepala desa itu harus objektif dalam hal penyaluran program pemerintah semacam BSPS ini,†tukasnya, kepada Mata Madura. (yon/rfq)
