matamaduranews.com-Beras ASN yang dikelola PD Sumekar mendapat sorotan anggota DPRD Sumenep setelah pendistribusian kualitas beras diketahui bermasalah.
M Ramzi, anggota Fraksi Hanura Nasdem DPRD Sumenep ini, menyayangkan kualitas beras untuk ASN Pemkab Sumenep penuh masalah. Baik dari sisi kualitas. Maupun volume beras yang diberikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Padahal, menurut Ramzi, setiap bulan. Ribuan ASN Pemkab Sumenep itu sudah membelanjakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk beras yang dikelola PD Sumekar dengan cara dikolektifkan.
Karena itu, Ramzi minta kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi agar mengevaluasi manajemen PD Sumekar dalam pendistribusian beras ASN. Baik dari segi kualitas maupun volume pendistribusian tiap bulannya.
“PD Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMD) di Kabupaten Sumenep yang ditunjuk sebagai pengelola beras ASN harus bertanggungjawab dalam pendistribusian beras ASN,” terang Ramzi kepada media.
Seperti diketahui, banyak beras ASN ditemukan bercampur ulat, sehingga dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.
Yang ada ulat dalam beras itu di bulan Januari 2024. Tapi diterima bulan Mei.
Akibat kualitas beras demikian menjadi perbincangan di kalangan netizen.
Sementara, Direktur PD Sumekar Hendri mengaku, beras yang disalurkan pada dasarnya sudah sesuai standarisasi yang telah ditetapkan.
Namun, kata dia apabila ditemukan kualitas beras itu tidak sesuai, pihaknya memberikan kesempatan untuk mengadukan kepada PD Sumekar.
“Ada masa komplain selama 7 hari. Artinya kalau selama 7 hari kalau beras tersebut rusak, maka akan kami ganti,” kata Hendri.
Bahkan kata dia, setiap karung pihaknya telah memasang lebel arau stiker yang memuat nomer customer service PD Sumekar yang siap melayani selama 24 jam.
“Apabila ditemukan ada beras yang bermasalah dan benar adanya, PD Sumekar akan langsung menggantinya,” ucap Hendri kepada media. (ham)
