matamaduranews.com –Program Mudik Gratis Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep menuai sorotan. IKA PMII Sapudi Sumenep menilai kebijakan tersebut masih menyisakan ketimpangan.
Hal itu terlihat dari perbedaan jadwal keberangkatan kapal menuju Pulau Sapudi yang dinilai lebih sedikit dibandingkan dengan jadwal menuju Pulau Raas.
Akibat ketimpangan tersebut, para aktivis Sapudi Sumenep mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program mudik gratis ke wilayah kepulauan.
Ketua IKA PMII Sapudi Sumenep, Hasan Al Hakiki, mengatakan jadwal mudik gratis yang disiapkan Pemprov Jatim menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara Pulau Raas dan Pulau Sapudi.
BACA JUGA: Antusiasme Warga Ikut Mudik Gratis Pemkab Sumenep ke Pulau Sapeken
“Pemprov menjadwalkan mudik gratis menuju Pulau Raas sebanyak empat kali, sementara ke Pulau Sapudi hanya dua kali. Ini tentu menimbulkan kesan ketimpangan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Kiki tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan kapal reguler Wichitra Dharma 1 yang selama ini melayani rute menuju Pulau Sapudi namun justru diperbantukan untuk melayani mudik gratis ke pulau lain.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperburuk situasi pemudik tujuan Sapudi yang sebelumnya telah terdampak penundaan keberangkatan kapal akibat cuaca buruk selama lima hari, sejak 3 hingga 7 Maret 2026.
“Banyak pemudik tujuan Pulau Sapudi yang mengeluh karena kapal reguler yang biasa mereka gunakan justru dialihkan untuk melayani mudik gratis ke pulau lain,” jelasnya.
Kiki mendukung adanya program mudik gratis sebagai langkah pemerintah dalam membantu masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun dia menyarankan pelaksanaannya perlu dirancang lebih matang.
Karena itu, Kiki berharap Pemprov Jawa Timur menyiapkan armada tambahan khusus untuk program mudik gratis agar tidak mengganggu jalur pelayaran reguler.
“Pemprov seharusnya menyiapkan kapal tambahan atau armada khusus untuk mudik gratis. Dengan begitu, layanan transportasi reguler tetap berjalan normal,” tambah alumni PP Nurul Jadid tersebut.
Selain itu, Kiki juga menyoroti lemahnya sosialisasi program mudik gratis kepada masyarakat kepulauan.
BACA JUGA: Kecelakaan Maut di Dekat Kampus Unija Sumenep, Pengendara Scoopy Tewas
Menurutnya, informasi mengenai kuota, jadwal keberangkatan, hingga mekanisme pendaftaran belum sepenuhnya tersampaikan secara merata, terutama bagi masyarakat pulau yang memiliki keterbatasan akses informasi.
Kiki berharap evaluasi menyeluruh dilakukan agar program mudik gratis ke depan benar-benar memberi manfaat luas tanpa menimbulkan ketimpangan antarwilayah kepulauan.
“Ini menjadi catatan penting agar ke depan tidak ada lagi kesan pembeda antara satu pulau dengan pulau lainnya,” pungkasnya. (dolla)
