matamaduranews.com –Eks Ketua Pemuda Muhammadiyah Gayam, Sapudi, Sumenep, Yudi Ansori, berharap peran pemuda di wilayah kepulauan harus berubah dari sekadar pengkritik menjadi pelaku solusi dalam menghadapi krisis listrik.
Menurutnya, momentum pertemuan antara Asosiasi Pemuda Sapudi di Jakarta (APSA) dan perusahaan migas HCML (Husky-CNOOC Madura Limited) membuka peluang nyata bagi pemuda untuk terlibat langsung dalam merancang dan mengawal program solusi energi di daerahnya.
“Peran pemuda Sapudi hari ini bukan lagi sekadar mengkritik listrik padam. Kita harus naik level menjadi inisiator, perancang solusi, sekaligus pengawal program agar benar-benar berjalan,” ujar Yudi, Senin (13/4/2026).
Yudi Ansori yang kini menjabat Sekretaris Muhammadiyaj Gayam, menilai gagasan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengatasi krisis listrik di Sapudi merupakan langkah realistis, mengingat sektor kelistrikan di wilayah kepulauan sering tidak menarik secara bisnis dan berpotensi merugi.
Namun demikian, Yudi mengingatkan agar program CSR tidak hanya menjadi solusi sementara, melainkan diarahkan pada solusi jangka panjang, seperti pembangunan sistem energi mandiri berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau sistem hybrid.
“Perlu komitmen nyata semua pihak. Tidak cukup hanya perusahaan, tetapi juga pemerintah daerah dan PLN harus terlibat aktif agar program ini berkelanjutan dan tidak berhenti di wacana,” tegasnya.
Yudi juga berharap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR agar tepat sasaran dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Menurut Yudi, momentum ini dapat menjadi titik awal bagi Pulau Sapudi untuk tidak terus bergantung pada sistem PLTD yang selama ini sering bermasalah, tetapi mulai menuju kemandirian energi berbasis potensi lokal.
HCML Buka Peluang Realokasi CSR
Sebelumnya, perusahaan migas HCML pada prinsipnya tidak keberatan atas gagasan APSA untuk realokasi dana CSR dalam mengatasi krisis listrik di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Namun, perusahaan menegaskan bahwa langkah tersebut harus melalui mekanisme resmi dan kesepakatan bersama.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara APSA dan perwakilan HCML yang berlangsung pada Jumat, 10 April 2026, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pihak hadir, di antaranya Taufiq Aditiyawarman (Head of Regional Office & Relations HCML), Fahrozy (Media dan Monitoring Evaluasi), Alvan (Bidang Hukum), Nanang Wahyudi (Ketua APSA), serta anggota APSA lainnya.
HCML menegaskan bahwa program CSR perusahaan telah disusun melalui forum JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) dan disahkan oleh pemerintah. Karena itu, setiap perubahan prioritas program harus melalui mekanisme resmi.
“Jika dana CSR dialihkan untuk pengadaan diesel baru atau PLTS, ada potensi komplain dari pemerintah, karena pengelolaan usaha listrik pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah,” jelas perwakilan HCML.
Meski demikian, perusahaan menyatakan kesiapan untuk mendampingi masyarakat dalam upaya memperbaiki layanan dasar di wilayah kepulauan, termasuk sektor energi listrik.
“Ini bukan hanya soal listrik, tetapi soal masa depan Sapudi. Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi,” pungkas Yudi (ras)
