Persoalan pelayanan dasar di wilayah kepulauan kembali menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kabupaten Sumenep dalam Reses I Tahun Sidang 2026.
Sejumlah kebutuhan yang disuarakan masyarakat kepulauan meliputi pembangunan dan rehabilitasi dermaga, fasilitas tambat labuh, tangkis laut, ketersediaan BBM, jaringan listrik, hingga akses air bersih.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep masih membutuhkan perhatian khusus, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.
Dermaga dan fasilitas tambat labuh, misalnya, memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi nelayan. Sementara ketersediaan BBM menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mendukung transportasi laut dan kegiatan perikanan.
Di sisi lain, keterbatasan air bersih dan jaringan listrik juga menjadi persoalan pelayanan dasar yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Berbagai aspirasi tersebut masuk dalam laporan hasil reses tujuh fraksi DPRD Sumenep yang disampaikan dalam rapat paripurna pada 18 November 2026.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyatakan hasil reses akan menjadi bahan penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, masukan masyarakat mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kondisi geografis Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan membuat pemerataan pembangunan membutuhkan pendekatan yang tidak seragam. Kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan.
Karena itu, aspirasi mengenai dermaga, transportasi laut, BBM, listrik, dan air bersih perlu diterjemahkan menjadi program prioritas yang terukur. (bahri)












