Perjuangan Kabupaten Sumenep memperoleh status sebagai Kabupaten Kepulauan dinilai memasuki babak penting. Bupati Sumenep, Ach Fauzi Wongsojudo menyebut pengakuan tersebut menjadi fondasi strategis untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan keadilan anggaran bagi masyarakat di 126 pulau.
Disebutkan karakter geografis Sumenep yang memiliki 126 pulau, dengan puluhan di antaranya berpenghuni, membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Selama ini, tantangan pembangunan di wilayah kepulauan berbeda dengan daerah daratan, mulai dari konektivitas, layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan infrastruktur.
Achmad Fauzi menjelaskan, perubahan status menjadi Kabupaten Kepulauan akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan.
“Perubahan nama akan memiliki dampak dan banyak manfaat. Salah satunya untuk pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berkomitmen menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berpusat di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau seluruh pulau yang menjadi bagian dari Kabupaten Sumenep.
“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang sama dalam pembangunan,” tegas Bupati.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, pengakuan sebagai Kabupaten Kepulauan akan membuka ruang afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk dalam alokasi anggaran, pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga penguatan sektor kelautan dan ekonomi maritim.
Achmad Fauzi juga menilai Sumenep memiliki karakteristik yang sangat kuat sebagai daerah maritim. Potensi kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan sumber daya pesisir menjadi modal besar yang perlu didukung dengan regulasi yang sesuai dengan kondisi geografis daerah.
Karena itu, Pemkab Sumenep terus mendorong agar perjuangan memperoleh status Kabupaten Kepulauan mendapat dukungan semua pihak. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya menyangkut identitas daerah, tetapi menjadi instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
Dengan status tersebut, diharapkan kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin berkurang dan pelayanan publik dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Sumenep, tanpa terkecuali. (bah)
