EkonomiPemerintahan

Di Era Bupati Fauzi, Pendapatan Per Warga Sumenep Tertinggi se Madura

×

Di Era Bupati Fauzi, Pendapatan Per Warga Sumenep Tertinggi se Madura

Sebarkan artikel ini

Bupati Fauzi Sukses Memimpin Sumenep (2)

Bupati Achmad Fauzi Diganjar Apresiasi Sukses Memimpin Sumenep di Tengah Krisis
Bupati Sumenep Achmad Fauzi diganjar penghargaan Apresiasi Sukses Memimpin Sumenep di Tengah Krisis oleh PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV), Kamis (11/3/2022) malam

matamaduranews.com-Achmad Fauzi bukan tokoh. Bukan pula politisi. Dia meniti karier dari nol hingga sukses sebagai pengusaha di Jakarta. Sebelum menjabat Wabup Sumenep dan Bupati Sumenep.

Bupati Soemarum. Bupati Soegondo dan Bupati Soekarno Marsaid menjabat Bupati Sumenep karena ditunjuk saat orde baru. Ketiganya
berlatar militer.

KH Ramdlan Siradj dan KH A Busyro Karim menjabat Bupati Sumenep melalui proses politik. Pemilihan lewat DPRD (awal reformasi) dan pemilihan bupati secara langsung. Keduanya tokoh pesantren yang disegani.

Proses terpilihnya Fauzi sama dengan Kiai Busyro dan Kiai Ramdlan di periode kedua. Dipilih rakyat melalui Pilkada Langsung.

Fauzi lahir di keluarga biasa. Dari pasangan Slamet Wongsojudo dan ‘Ainun Baghraf, 44 tahun lalu. Sejak anak-anak sudah menjadi yatim. Menginjak dewasa ditinggal sang ibu. Melengkapi predikat anak yatim-piatu.

Fauzi terus melangkah. Menjemput impian meski menyandang status yatim-piatu. Fauzi merantau ke Jakarta. Berkumpul dengan sang paman-MH Said Abdullah.

Didikan sang paman melecut kepribadiannya. Membentuk pribadi yang pantang menyerah. Menghadapi ganasnya kehidupan Jakarta. Kemudian sukses sebagai pengusaha media luar ruangan (billboard) di Jakarta.

Sukses menjadi pengusaha di ibu kota. Berteman dengan banyak orang gede.
Tiba-tiba disuruh pulang kampung. Fauzi diminta untuk nyalon Wabup Sumenep. Mendampingi incumbent, Kiai Busyro.

Menjabat Wabup Sumenep. Fauzi belajar adaptasi. Menyulap kehidupan birokrasi dengan entrepreneurship.

Mengawinkan dunia birokrasi dan entrepreneurship dirasakan Fauzi saat menjabat Bupati Sumenep di tengah pandemi covid. Dia melakukan sinergitas anggaran daerah (APBD), Dana Desa (DD) dan APBN untuk mewujudkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengandalkan APBD saja terasa sulit untuk membangun Sumenep. Tesisa 15 persen untuk program infrastruktur dari APBD Sumenep Rp 2,6 triliun. Besaran anggaran triliun-nan itu banyak dipakai biaya rutin, gaji ASN, PPPK, pendidikan dan kesehatan.

Beruntung banyak limpahan APBN ke Sumenep. Untuk diarahkan ke pembangunan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Kalau ditotal bisa di atas Rp 300 miliar.

8 janji politik Fauzi-Eva selama 2,5 tahun menjabat. Sejauhmana implementasinya? Mahasiswa HMI dan PMII itu yang mempertanyakan. Lewat aneka kritiknya. Bagaimana pemenuhan janji-janji politik yang tertuang di RPJMD.

Bupati Fauzi harus diingatkan oleh mahasiswa. Biar tak terlena dengan banyaknya penghargaan yang diraih. Sejaumana OPD mewujudkan 8 program unggulan itu. Apa output itu? Apa yang dirasakan rakyat Sumenep dari penghargaan itu?

Penghargaan bisa menjadi jawaban atas kinerja yang dilakukan Bupati Fauzi. Bisa jadi. Setelah mendapat penghargaan. Program yang dinilai berhasil itu tak dilanjutkan oleh OPD. Atau ogah-ogahan untuk melanjutkan.

Itu perlunya evaluasi kinerja program. Beruntung ada mahasiswa yang kritis. Mahasiswa peka melihat kejanggalan-kejanggalan di depan mata. Tak kesesuaian antara di atas kertas dengan kenyataan dipletoti.

Seperti, bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan. Penciptaan wirausaha santri. Peningkatan ekonomi lewat ekonomi kawasan. Apa wujud dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dan janji-janji program lainnya saat Pilkada 2020 dulu.

Realisasi janji politik selama 2,5 tahun perlu dilihat progresnya. Salah satunya angka kemiskinan yang mulai menurun drastis dari tahun sebelumnya. Untuk membuktikan angka itu perlu dilihat angka pembanding. Seperti pendapatan per kapita warganya. Yang dikenal dengan istilah PDRB (produk domestik regional bruto).

PDRB untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Berapa pendapatan per kapita yang dihitung secara periodik. Satu tahun sekali.

Berdasar data BPS 2022. Kabupaten
Sumenep mengungguli kabupaten lain di Madura. PDRB-nya mencapai Rp 36 juta. Atau 4 koma sekian persen. Bupati Fauzi menarget di atas 5 persen.

Ketertarikan investor di Sumenep juga tinggi. Pada tahun 2021 sebesar Rp 925 miliar. Meningkat pada 2022 mencapai Rp 1,7 triliun. Fauzi menarget nilai investasi mencapai Rp 3 triliun pada 2023.

Karena itu, Bupati Fauzi kerap melakukan terobosan melalui berbagai program yang bermuara pada pergerakan ekonomi. Salah satunya forum investasi Sumenep atau Sumenep Investment Summit (SIM) dan visit Sumenep.

Muara peningkatan ekonomi juga perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Agar masyarakat ikut merasa kehadiran pemerintah.

Ada 147 inovasi layanan Pemkab Sumenep. Pelayanan publik sebanyak 67 inovasi, tata kelola pemerintahan sebanyak 15 inovasi dan sisanya tersebar di berbagai layanan.

Saking banyaknya inovasi itu. Kabupaten Sumenep meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Kabupaten Terinovatif. Inovasi Pemkab Sumenep mengungguli kabupaten lain di Madura.

Anda bisa lihat inovasi itu, seperti: Mal Pelayanan Publik (MPP), Simponi, Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan Terpadu (Si Mantap), Pusat Pantauan Sumenep Emergency Poned Ponek Terpadu (Puspa Se Pote), Sistem Perizinan Kepulauan Terpadu Keliling (Siput Keliling), Posyandu Remaja Plus, Smart ID Card (SIC), Perpustakaan Digital i-Sumenep, Gerakan Masyarakat Peduli Balita Kurang Gizi (Gempitaku) dan beberapa inovasi lainnya.

Terbaru program Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran. Diberi nama Si Kapal. Inovasi itu, untuk mengurangi korban kecelakaan laut dengan memasang alat pendeteksi pada perahu nelayan yang terkoneksi dengan reserver Call Center 112. Tujuannya, jika terjadi kejadian buruk di laut, si nelayan bisa menekan tombol panic button.

Pertanyaan berikutnya; apakah ratusan inovasi itu benar-benar dilaksanakan maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat? Atau cukup dicanangkan lalu dibiarkan?

Itu yang dimaksud evaluasi progres program layanan. Bupati Fauzi tak mungkin mampu melakukan monitoring progres seluruh program.

Kalau bukan mahasiswa, media dan LSM. Siapa lagi yang akan melakukan evaluasi pembanding progres program layanan pemerintahan?

Apalagi sekarang Fauzi lagi digadang untuk nyalon di Pilgub Jatim 2024.

Sudah waktunya progres capaian kinerja Bupati Fauzi dimunculkan. Kalau bukan sekarang, kapan?

Bersambung….

KPU Bangkalan