Kerusakan infrastruktur jalan dan keterbatasan air bersih masih menjadi persoalan yang disuarakan masyarakat Kabupaten Sumenep. Berbagai kebutuhan tersebut mengemuka dalam laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Sumenep dalam rapat paripurna.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan selama masa reses pada 9–16 November 2026 memperlihatkan masih banyak kebutuhan infrastruktur dasar yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Di sektor infrastruktur, masyarakat mengusulkan perbaikan jalan desa, jalan poros, pembangunan jembatan, drainase, hingga jalan usaha tani. Kerusakan akses jalan dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.
Selain infrastruktur jalan, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Masyarakat mengusulkan pembangunan sumur bor, pipanisasi, penampungan air, serta distribusi air bersih untuk wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Kebutuhan penerangan jalan umum juga masuk dalam aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan seluruh masukan masyarakat yang disampaikan melalui laporan reses akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, aspirasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perekonomian.
Laporan hasil reses disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna pada 18 November 2026.
Berbagai usulan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Persoalannya bukan hanya menginventarisasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menentukan prioritas dan memastikan usulan yang mendesak mendapatkan alokasi anggaran.
Bagi masyarakat, terutama yang selama ini menghadapi keterbatasan akses jalan dan air bersih, tindak lanjut pemerintah menjadi ukuran penting dari hasil penjaringan aspirasi melalui reses. (bahri)












