Menakar Politik Bupati Fauzi; Simulasi MH Said Abdullah  (2-Habis)

Catatan: Hambali Rasidi

Menakar Politik Bupati Fauzi; Simulasi MH Said Abdullah  (2-Habis)
Hambali Rasidi

Yang menarik jika membahas figur Bupati Fauzi saat ini adalah politik. Bukan capaian kinerjanya.

Saya mencari program apa yang sudah dilakukan. Ternyata, semua program yang sudah dikerjakan pada 2021 itu merupakan kelanjutan APBD 2020.

So, yang terlihat hanya program rutinitas. Program infrastruktur. Heboh sesama pelaku jasa konstruksi.

Pada APBD 2022 ini baru murni susunan delapan program unggulannya. Sekarang baru menata. Soal hasil bisa dilihat akhir 2023 atau awal 2024.

Politik Achmad Fauzi menarik karena keterpilihan sebagai bupati di kandang warga NU.

Anda sudah ngerti.

Selama 20 tahun. Kabupaten Sumenep dipimpin bupati berlatar Parpol berbasis NU. Berlatar Pesantren, Kiai.

Sejak menjabat bupati. Fauzi bersedia mengabdi di NU pada level kecamatan.
Sebagai salah satu Mustasyar MWCNU Batuan.

Sikap Bupati Fauzi ini sama dengan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang juga memilih aktif di organisasi NU meski pada level (desa) ranting.

Dahlan Iskan tak segan memakai kaos bertuliskan Ranting Idaman yang disertai gambar lambang NU saat acara Harlah NU ke 99 di salah satu kantor media di Surabaya awal Februari lalu.

Nama Achmad Fauzi masuk di struktur NU tak banyak orang ngerti. Dan Fauzi tak banyak mengeskpose keaktifan dirinya di struktur NU.

Namun, ada beberapa aktivis NU, seperti H Shadik (eks Kadisdik) dan M Eksan (Kadisparbudpora) yang membenarkan jika Bupati Sumenep aktif di NU Kecamatan Batuan di posisi mustasyar.

Bupati Fauzi saat ditanya wartawan soal namanya masuk di pengurus NU Kecamatan Batuan hanya membalas dengan senyuman dan kalimat singkat.

“Bagian dari pengabdian kepada umat,” ucapnya singkat, suatu ketika.

Politik Bupati Fauzi
Lambang NU berukuran besar menempel di dinding ruang tamu Rumah Bupati Fauzi di Desa Torbang. (Foto Istimewa)

Darah NU Bupati Fauzi mengalir dari ayahandanya, Slamet Wongsoyudo, mantan aktivis GP Ansor Sumenep.

Pada usia 6 tahun. Fauzi ditinggal pergi ayahandanya untuk selamanya.

Fauzi tinggal bersama sang ibu, Ainun dan sang adik Rita Agustiningsih yang masih berumur 4 tahun.

Fauzi jadi yatim di usia belia. Fauzi tinggal bersama sang Ibu dan si adik hingga remaja.

BACA JUGA :  AKD Munculkan Nama Sukirno di Pilkada Sumenep 2024

Saat duduk di kelas 3 MAN Sumenep. Sang ibu meninggal dunia. Praktis Fauzi tinggal bersama sang adik Rita.

Perjalanan hidup itu yang mematri Fauzi menatap masa depan penuh
kegigihan. Hingga takdir Allah SWT berkehendak: Fauzi menjabat Bupati Sumenep pada tahun 2020. Walau pun sebagai Kader Banteng. Allah SWT mentakdirkan bisa berkuasa di Kandang NU.

Membincangkan Politik Bupati Fauzi tentu tak lepas dari dukungan penuh sang paman MH Said Abdullah yang kini menjabat Ketua Banggar DPR RI.

Anda sudah ngerti. Apa dan bagaimana jabatan Ketua Badan Anggaran DPR RI yang membahas APBN Rp 3.106 triliun.

Arti kata. Politik Bupati Fauzi tergantung sang paman.

Menakar politik-nya juga tergantung-sejauhmana kekuatan politik sang paman.

Pertanyaannya:

Apa yang melatarbelakangi kekuatan politik MH Said Abdullah?

Sampai sekarang belum ada refrensi yang menjadi basis kekuatan politik MH Said Abdullah.

Atau saya luput mendengar refrensi ilmiah itu.

Yang saya dengar baru popularitas MH Said Abdullah sebagai Sultan Sumenep.

Makna Sultan Sumenep, anda ngerti kan?

Sekarang tinggal simulasi.

1. Jika MH Said Abdullah tak menjabat Ketua Banggar DPR RI.
2. Jika Presiden 2024 terpilih bukan dari kader PDI-P.

Apakah kekuatan politik MH Said dan Bupati Fauzi masih kuat di Pilkada Sumenep 2024?

Jika simulasi di atas benar. Untuk menjawabnya tergantung dari sudut pandang si penilai.

Sebab, jika simulasi itu benar sebagai landasan politik Bupati Fauzi-biasanya pengamat mengklasifikasikan pada kategori asumi. Bukan berdasar data ilmiah.

Jika dalam ilmu hadits, tergolong hadits dhaif. Ulama hadits membolehkan mengutip hadits dhaif tapi bukan untuk materi akidah dan hukum Islam.

Jika dalam organisasi tarekat, di luar kesepakatan jumhur pelaku tarekat, tak terkualifikasi tarekat muktabarah.

So.. mengukur kekuatan politik Bupati Fauzi jika berdasar simulasi di atas, bisa masuk dhaif atau ghairu muktabarah.

Next: Lalu, apa yang menjadi dasar untuk Menakar Politik Bupati Fauzi?

Komentar