matamaduranews.com-M Muhri mengaku tak habis pikir. Proyek lamban kerap terjadi di Kabupaten Sumenep.
Proyek bersumber dari APBD Sumenep itu, kata Muhri selalu lamban digelar.
Fenomena proyek lelet digelar bukan hanya terjadi tahun ini. Saban tahun. OPD pengguna anggaran proyek selalu lelet meluncurkan program kegiatan.
Karena itu, sebagai anggota Komisi 3 DPRD Sumenep . Muhri mendesak agar realisasi proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumenep dipercepat.
Menurut Muhri, memasuki triwulan kedua, proyek infrastruktur di Kabupaten Sumenep masih sedikit yang dilelang. Dari amatan Muhri, kegiatan fisik yang dilelang di Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Sumenep baru dua paket.
Pertama, pelebaran jalan pertigaan Pasar Ganding–Lenteng Barat senilai Rp 19.864.900.000. Kedua, pelebaran Jalan Saronggi–Lenteng dengan anggaran Rp 17.364.186.000.
Dalam pandangan Muhri, realisasi kegiatan infrastruktur seharusnya dilakukan awal tahun. Sehingga pelaksanaan proyek bisa menjaga kualitas karena tak dikejar waktu akhir anggaran.
Selain menjaga kualitas pembangunan. Maksud Muhri jika proyek dikerjakan di awal anggaran. APBD bisa terserap maksimal. Karena anggaran besar banyak dialokasikan untuk kegiatan fisik.
Namun, kebiasaan Pemkab Sumenep merealisasikan proyek fisik pada pertengahan hingga akhir tahun.
Hal itu akan memperlambat serapan APBD Sumenep. ”Seharusnya proyek fisik itu dipercepat,” tuturnya.
Politikus PKB itu mengaku sering mengingatkan eksekutif agar mempercepat realisasi pekerjaan fisik.
Selain mempercepat serapan anggaran, hasil pekerjaan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Keris.
”Sudah sering kami sampaikan di forum LKPj bupati dan saat rapat di komisi III. Kami minta agar segera direalisasikan,” kesalnya.
Muhri berharap OPD mitra kerja komisi III merampungkan setiap paket kegiatan. (ham)
