CatatanPolitik

Siapa pun Wakilnya, Bupati Sumenep Tetap Achmad Fauzi

×

Siapa pun Wakilnya, Bupati Sumenep Tetap Achmad Fauzi

Sebarkan artikel ini
Bupati Fauzi
Fauzi bersama istri Nia Kurnia

Kemarin lusa. Seorang teman yang tinggal di Jawa mengirim pesan WA:

Fauzi belum maksimal membawa Sumenep ke arah lebih baik di berbagai sektor.

Itu WA teman yang saya jawab begini: emang begitu. Apalagi orang luar. Saya sendiri tak ngerti apa yang sudah berwujud.

Lalu saya timpali: Secara konsep. Desain program Bupati hebat. Hanya apa yang disampaikan Bupati belum terimplementasi secara nyata.

“Problemnya, yang menerjemahkan dan melaksanakan desain program Bupati itu, terkadang yahannu,” balas saya kepada teman.

Saya tak begitu dekat dengan Bupati Achmad Fauzi. Sejak jabat Wabup Sumenep. Lima tahun bisa mengenalnya. Meski sering ngobrol ringan ringan.

Secara pribadi, saya menafsiri kelebihan Fauzi bukan di manajerial. Jiwa wirausaha lebih mengedepan.

Singkatnya: Bupati Fauzi berpikir apa yang bisa didapat warga Sumenep dari kebijakannya.

Sayang. Bupati kurang mengawal gagasan itu sampai terwujud secara cepat dan tepat sasaran.

Maklum, Fauzi berangkat dari pengusaha di Jakarta sebelum jabat Wabup dan Bupati Sumenep.

Kelemahan Fauzi mestinya ditutup oleh Wabup Nyi Eva. Saya menafsiri Nyi Wabup Eva bisa di manajerial.

Delapan program unggulan Fauzi Eva yang disampaikan saat Pilkada 2020 perlu menjadi acuan. Apalagi, Wabup secara aturan memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan.

Sehari setelah dilantik di Grahadi Bupati dan Wabup langsung buat gebrakan.

Gebrakan Bupati Fauzi yang menyentak: Menghidupkan nuansa Keraton Sumenep.

Sedang Wabup Nyi Eva: berkantor di Kepulauan.

Lama lama kok terlihat tak beriringan. Bupati ke arah timur. Wabup-nya ke arah barat.

Saya penasaran. Sempat terbesit: Selevel Bupati masak hanya menarget nuansa keraton. Lalu apa impact ekonomi kepada warga.

Lama lama saya menemukan jawaban: Bupati ingin memberdayakan pengrajin pakaian dan aksesori keraton. Melalui kebijakan Bupati. Setiap ASN memakai blankon dan seragam batik khas Sumenep.

Dari sini, baru ngerti orientasi kebijakan yang berdampak kesejahteraan. Menggairahkan ekonomi warga Sumenep.

Lalu ada berita: seragam siswa SD Gratis. Juga dua hari ASN di bawah lingkungan Pemkab Sumenep berpakaian batik khas Sumenep.

Kabar berita kebijakan ini sepotong. Tak utuh. Saya telusuri. Impact apa yang akan dinikmati warga Sumenep dari kebijakan itu.

Ternyata, penerima manfaat adalah pengrajin batik khas Sumenep yang sudah lama mati suri.

Dengan kebijakan itu, pengrajin batik akan menggeliat. Sekitar 20 ribu batik tulis khas Sumenep yang dibutuhkan.

Sedangkan penerima manfaat bantuan seragam siswa SD juga penjahit seantero Sumenep. Bisa bayangkan. Sebanyak 21 ribu seragam siswa SD yang dibutuhkan.

Yang saya sebutkan di atas baru wacana. Belum terwujud.

Artinya: cuan belum mengalir dan berputar ke warga.

Siapa yang bertanggungjawab? Secara umum ya Bupati. Tapi kan ada pembantu bupati. Seperti Wabup, kepala OPD. Dan tim dan loyalisnya untuk mempercepat perwujudan cita-cita itu.

Ada lagi terobosan program Bupati untuk menggerakkan UMKM dan petani.

Sepintas programnya bagus. Tapi ya itu, lagi lagi implementasi program itu belum nyata.

Sementara Bupati Wabup dikejar batas waktu jabatan. Sebentar lagi mau nyalon lagi.

Warga pasti bertanya-tanya.

Apa solusinya? Anda yang bisa menjawab secara serius.

Jangan menuding ada kaum yahannu yang menghambat.

Hambali Rasidi

KPU Bangkalan