Pemerintahan

IPM Sumenep Tembus Kategori Tinggi

×

IPM Sumenep Tembus Kategori Tinggi

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Sumenep akhirnya berhasil menembus kategori pembangunan manusia tinggi. Namun, capaian tersebut menyimpan pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di kabupaten ujung timur Pulau Madura itu baru mencapai 6,24 tahun atau setara dengan pendidikan sekolah dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun dalam monografi Sumenep Bergerak Maju, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep mencapai 70,54 pada 2025. Angka tersebut meningkat 2,80 poin dibandingkan 2021 yang berada di posisi 67,74.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep 2026 menjadi 71,35. Meski masuk kategori tinggi, capaian masih menempatkan Sumenep di posisi 36 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, atau terendah ketiga se-Jawa Timur.

Capaian 70,54 sekaligus menandai pertama kalinya Sumenep masuk kategori pembangunan manusia tinggi berdasarkan metode penghitungan Long Form Sensus Penduduk 2020.

Meski demikian, posisi Sumenep secara regional belum menggembirakan. IPM kabupaten ini masih berada di peringkat ke-36 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sumenep hanya berada di atas Bangkalan dengan 69,03 dan Sampang sebesar 67,91.

BACA JUGA :  Pungli Berkedok Seragam Sekolah, Aktivis Bangkalan Demo Pemkab

Persoalan pendidikan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius. Harapan Lama Sekolah (HLS) Sumenep tercatat 13,60 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk dewasa hanya 6,24 tahun.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan perbedaan antara peluang pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh generasi muda dan tingkat pendidikan yang benar-benar telah diselesaikan penduduk dewasa.

Dengan demikian, peningkatan IPM tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan indikator harapan sekolah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat upaya mengatasi putus sekolah, meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok dewasa, dan memperluas kesempatan belajar hingga wilayah kepulauan.

Monografi tersebut juga mencatat angka IPM 2026 sebesar 71,35 dalam paparan pemerintah daerah. Namun, angka itu masih berstatus Belum Dapat Diverifikasi Penuh (BDP), karena komponen pembentuknya belum dirilis secara terbuka oleh BPS.

Capaian kategori tinggi patut dicatat sebagai kemajuan. Akan tetapi, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan angka pembangunan manusia benar-benar sejalan dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumenep. (bahri)