matamaduranews.com-PKB Sumenep mulai manasin mesin politik. Para punggawanya mulai turun gunung. Memberi semangat dan membocorkan dalam meraih simpati pemilih untuk mendulang suara.
Minggu kemarin. Sekretaris DPW PKB Jatim-Baddrut Tamam hadir dalam konsolidasi Bakal Caleg PKB yang akan ikut kontestasi Pileg 2024. Juga KH A. Busyro Karim-eks Bupati Sumenep dan mantan Ketua Tanfidz PKB.
Kehadiran kedua punggawa PKB di forum fit and proper test Bacaleg itu tentu memberi warna lain pasca PKB gagal merebut kursi Bupati Sumenep di Pilkada 2020. Bukan hanya tafsir yang mengemuka. Target merebut suara warga nahdliyin di Bumi Sumenep juga terlontar dalam forum itu.
Ketua DPC PKB Sumenep, KH Imam Hasyim secara lantang menyatakan optimis PKB Sumenep kembali akan meraih suara mayoritas di parlemen. “Pileg 2024, PKB Sumenep siap membirukan parlemen,” tutur Kiai Imam Hasyim dengan gaya khasnya di depan puluhan Bacaleg PKB di Grahadi Gus Dur.
Kiai Imam Hasyim mematok angka 16 kursi dari 8 Dapil yang ada. “Setiap Dapil kita isi dua kursi untuk caleg PKB,” kata Kiai Imam Hasyim menambahkan.
Pada Pileg 2019. PKB Sumenep berhasil meraih 10 kursi dari 7 Dapil. Ketika itu, caleg yang ikut bertarung mengisi suara per Dapil tergolong gemuk. Nyaris semua Dapil berisi dua kursi. Selisih sedikit untuk dua kursi. Bahkan ada Dapil yang nyaris meraih tiga kursi. Seperti Dapil Gapura, Batang-Batang, Dungkek, Batuputih. Dan Dapil Kangean-Sapeken.
Situasi Pileg 2019 dua arah saling mendukung. Saat rekrutmen caleg yang digerakkan oleh KH A. Busyro Karim- Ketua Tanfidz PKB ketika itu. Dan bersamaan dengan kekuasaan Kiai Busyro yang masih menjabat Bupati Sumenep. Semangat 45 tiap caleg benar-benar berkobar. Raihan suara rata-rata setiap Caleg di atas empat ribu. Suara masing-masing caleg di Dapil itu gemuk-gemuk.
Entah bagaimana kondisi Bacaleg PKB saat ini. Kekuasaan yang bertahan selama 20 tahun pasca reformasi jatuh ke tangan PDI-P. Mesin PDI-P setahun lalu sudah menggaungkan untuk merebut parlemen Sumenep setelah kursi eksekutif berhasil diraih.
PDI-P Sumenep menggunakan berbagai teknik dan strategi. Salah satunya naturalisasi. Ada beberapa pentolan eks Caleg PKB yang direkrut agar nyaleg di PDI-P. Atau minimal-basis suara si caleg bisa diarahkan ke PDI-P.
Langkah politik lain PDI-P Sumenep untuk meraih suara mayoritas Pileg 2024 adalah menyulam saluran politik warga NU. Aspirasi politik warga NU yang bertebaran dijaring melalui anak-anak mudanya melalui berbagai atribut yang disandangnya.
Tak sedikit anak-anak muda NU yang direkrut dan diberi tempat strategis oleh PDI-P. Baik di struktur mau pun di berbagai organ yang difasilitasi oleh penguasa PDI-P.
Strategi lain PDI-P adalah jejaring kekuasaan. Bupati Sumenep Achmad Fauzi yang kini menjabat Ketua DPC PDI-P Sumenep memanfaatkan saluran komunikasi dengan pemerintahan desa. Para Caleg PDI-P setiap Dapil diisi dari perwakilan pemerintahan desa. Entah keluarga Kades atau eks Kades.
PDI-P dan PKB Sumenep sepertinya akan menjadi episentrum perebutan suara di setiap Dapil pada Pileg 2024. PDI-P dengan jaringan kekuasaan dan kekuatan kapital merasa optimis mendulang suara mayoritas di parlemen Sumenep.
Begitu pula PKB Sumenep yang telah lama mendeklarasikan sebagai tempat aspirasi politik warga NU kian optimis mempertahankan kursi Ketua DPRD Sumenep yang telah lama dikuasai sejak pemilu 1999.
Baddrut Tamam memberi semangat kepada para Bacaleg PKB agar mengedepankan silaturahmi dalam meraih simpati suara masyarakat. Baddrut bercerita saat dirinya kali pertama Nyaleg DPRD Jatim tanpa banyak mengeluarkan biaya politik. Saluran komunikasi melalui banyak silaturahmi dia lakukan yang sukses mengantarkan duduk di kursi Indrapura (DPRD Jatim).
Cerita Baddrut seiring dengan momentum. Pileg 2009 dalam transisi: dari politik pilihan partai ke politik liberal. Raihan suara terbanyak caleg. Momentum untuk mengubah figur caleg pilihan partai mendapat tempat di hati pemilih sesuai dengan selera.
Tentu momentum yang diceritakan Baddrut berbeda ketika politik liberal berjalan. Pemilih mulai ada kesadaran baru mencari figur sesuai dengan pilihan yang disukai. Apalagi, pemilih mengerti jika ada banyak dana aspirasi untuk pemilih yang melekat di setiap anggota DPRD. Nilainya fantastis. Saking fantastisnya angka dana aspirasi pemilih itu sampai tersalurkan di luar daerah pemilihannya.
Ada juga anggota DPRD yang rela dan telaten membagi dana aspirasi itu ke pemilih. Sebagian anggota DPRD menyalurkan dana aspirasi itu melalui sistem ijon setahun sebelumnya kepada yang order. Seperti yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Dia terjaring OTT KPK karena ijon dana aspirasi ke luar Dapil.
Para politisi Indrapura kini lagi senyap pasca OTT KPK. Begitu pun politisi Jatim tak lagi berkobar bicara Pilgub Jatim 2023. Mereka seperti tersandera KPK sebagai pengembangan dari kasus Sahat. Karena di Pemerintahan Jatim itu, ada Hibah DPRD juga ada Hibah Gubernur. Nilainya triliunan rupiah.
Penunjukan MH Said Abdullah sebagai Plt Ketua DPD PDI-P Jatim juga memberi sinyal baru menyambut Pilkada Serentak 2024. Momentum bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati.
Sinyal Politik 2024 disambut PKB Sumenep. Dimulai dengan geliat menyambut gelaran Pileg 2024. Operasi menyambut Pilkada Serentak 2024 tampak dilakukan secara senyap. Komunikasi antar elit seperti sudah terjalin di belakang panggung.
Kehadiran KH A. Busyro Karim-sebagai Mustasyar PKB Sumenep yang lama pasif kembali dilibatkan dalam kegiatan DPC PKB Sumenep. Seperti kemarin, Kiai Busyro juga ikut menguji belasan Bacaleg PKB sekaligus memberi bocoran ke para Bacaleg bagaimana bisa duduk di kursi parlemen. Sebagaimana dirinya menjabat dua periode di Ketua DPRD Sumenep dan Bupati Sumenep.
Banyak yang bertanya ke penulis. Mungkinkah PDI-P dan PKB Sumenep kembali bekoalisi di Pilkada Sumenep 2024? Pertanyaan itu merujuk kemesaraan yang masih terajut antara MH Said Abdullah dan Kiai Busyro.
Pertanyaan itu sulit saya jawab. Barangkali Anda bisa menjawab.
