matamaduranews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Pulau Jawa setelah menemukan banyak unit layanan yang belum memenuhi standar dasar operasional. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi besar terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan langkah itu merupakan bagian dari penataan layanan program MBG.
“Ada 1.512 SPPG yang kami hentikan sementara operasionalnya. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG,” kata Dony seperti dikutip dari Antara, Rabu, 11 Maret 2026.
Dony menjelaskan, ribuan unit layanan tersebut tersebar di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Di antaranya 50 unit di DKI Jakarta, 62 unit di Banten, 350 unit di Jawa Barat, 54 unit di Jawa Tengah, 788 unit di Jawa Timur, serta 208 unit di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Temuan Evaluasi
Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu temuan utama adalah belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh banyak unit layanan. BGN mencatat sedikitnya 1.043 SPPG belum mendaftarkan sertifikat tersebut.
Selain itu, lembaga tersebut juga menemukan 443 SPPG belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Permasalahan lain adalah belum tersedianya tempat tinggal atau mess bagi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan di sejumlah unit layanan. Kondisi ini ditemukan di 175 SPPG yang tersebar di beberapa provinsi, termasuk Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Dapur Produksi Program MBG
BGN menjelaskan bahwa penutupan sementara tersebut dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi makanan dalam program MBG.
Evaluasi menemukan sejumlah dapur belum memenuhi berbagai persyaratan dasar, mulai dari fasilitas dapur, manajemen operasional, hingga standar keamanan pangan.
Menurut BGN, langkah penghentian sementara ini dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai standar kesehatan dan kualitas gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan.
Banyak Dapur Belum Memenuhi Standar
Dalam evaluasi yang dilakukan di berbagai wilayah Pulau Jawa, BGN menemukan beberapa masalah utama pada dapur MBG, di antaranya:
Fasilitas dapur yang belum sesuai standar teknis
Manajemen operasional yang belum tertata dengan baik
Ketersediaan peralatan dapur yang belum lengkap
Ketergantungan pada sedikit pemasok bahan pangan
Di beberapa wilayah bahkan ditemukan dapur MBG yang hanya memiliki 1 hingga 5 pemasok bahan makanan, sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan pada mitra tertentu dan mengganggu stabilitas pasokan bahan pangan.
Selain itu, BGN juga menerima sejumlah laporan terkait kualitas makanan yang disajikan di beberapa dapur MBG sehingga diperlukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
Operasional Dibuka Bertahap
BGN menyatakan akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit layanan yang terdampak agar segera melengkapi berbagai persyaratan tersebut.
“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” ujar Dony.
Meski ribuan dapur dihentikan sementara, pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Perbaikan sistem distribusi dan pengawasan terus dilakukan agar program tersebut dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin keamanan makanan bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat program MBG. (*)
