Berita Utama

Dinilai Tidak Maksimal, Nizar Zahro Berharap BPWS Dibubarkan

×

Dinilai Tidak Maksimal, Nizar Zahro Berharap BPWS Dibubarkan

Sebarkan artikel ini
Dinilai Tidak Maksimal, Nizar Zahro Berharap BPWS Dibubarkan
mendiang Nizar Zahro

NizarMataMaduraNews.comBANGKALAN-Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mendapat tanggapan dari anggota komisi V DPR RI Nizar Zahro. Ia membandingkan BPLS sebagai lembaga ad hoc dengan lembaga ad hoc lainnya, seperti Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Pria asal Kabupaten Bangkalan Madura ini mendukung langkah Presiden Jokowi dalam membubarkan BPLS. Sebab, menurut Nizar, lembaga yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah sosial dampak dari lumpur Lapindo, malah tidak berfungsi dengan baik.

“Pada tahun 2016, BPLS itu mendapat anggaran sebesar Rp 500 Miliar. Namun anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk infrastruktur saja. Sedangkan ganti rugi tidak terbayar,” ujarnya saat dihubungi, MataMaduraNews.com, (16/03/2017).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan seharusnya tidak hanya BPLS saja yang di bubarkan. Namun juga lembaga ad hoc lainnya seperti BWS juga harus dibubarkan. Sebab, menurutnya, kedua lembaga tersebut tidak jauh berbeda azas kemanfaatannya. “Pembentukannya sama-sama lewat Perpres. Terus kinerjanya pun sama-sama tidak maksimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut Nizar menjelaskan keberadaan BPLS selama 10 tahun tidak bisa menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo. Sedangkan BPWS lanjutnya, selama 9 tahun sejak didirikannya tidak bisa memaksimalkan fungsinya dengan baik.

“Selama 9 tahun itu BPWS gagal melakukan pembangunan di area sekitar Suramadu. Lantas kenapa BPLS dibubarkan sedangkan BPWS tidak,” tanyanya heran.

Nizar mengakui jika BPWS sudah pernah membantu pembangunan infrastruktur di Madura. Namun, menurutnya, hal itu belum sebanding dengan fungsi dan keberadaan sebagaimana amanat Perpres. Seharusnya, lanjut Nizar, BPWS harus memprioritaskan Kabupaten Bangkalan terlebih dahulu. “Suramadu itu kan ada di Bangkalan dan Surabaya. Seharusnya yang lebih diutamakan ya Bangkalan bukan Kabupaten lain,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Humas BPWS Faisal Yasir Arifin tidak mempersoalkan aspirasi untuk membubarkan BPWS. Terpenting, menurutnya, selama ini BPWS sudah menjalankan amanah dengan baik. “Ya monggo silahkan jika ingin dibubarkan. Kami di BPWS selama ini hanya menjalankan amanah saja kok,” ujarnya saat dihubungi MataMaduraNews.com, via telpon.

Faisal menolak jika ada penilaian selama 9 tahun BPWS gagal melakukan pembangunan di area Suramadu. “Berarti penilaian itu tidak bisa melihat fakta dilapangan. Coba lihat fakta d ilapangan bertebaran gitu kok dibilang gak ada hasilnya. Tiga bupati saja di Madura bilang BPWS sangat dibutuhkan kok. Tanya saja ke Bupati Sampang, Pamekasan dan Sumenep,” pungkasnya.

Agus, Mata Bangkalan

 

KPU Bangkalan