Catatan

Ketika AI Menemukan RPJMD dan RKPD Berbeda

×

Ketika AI Menemukan RPJMD dan RKPD Berbeda

Sebarkan artikel ini

Oleh: Hambali Rasidi

Platform AI
Ilustrasi

Satu titik.

Kadang satu titik itulah awal dari persoalan besar.

Begitu pula yang ditemukan PILAR.

Bukan seratus. Bukan lima puluh. Hanya lima inkonsistensi. Terlihat sedikit. Nyaris tidak penting.

Ternyata penting sekali.

AI membongkar letaknya.

Lima inkonsistensi itu tidak menyebar ke mana-mana. Semuanya berkumpul di dua sasaran paling menentukan: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Itulah yang membuat Bappeda harus waspada.

PILAR—Perencanaan Intelijen Analitik—memang bukan sekadar platform. Ia bekerja seperti analis yang tidak pernah lelah membaca ribuan halaman RPJMD, RKPD, Renja hingga realisasi anggaran. Lalu menghubungkan semuanya dalam hitungan detik.

Hasilnya mengejutkan.

Empat dari lima inkonsistensi berkaitan dengan indikator kemiskinan. Tiga lainnya menyentuh pertumbuhan ekonomi. Dua IKU yang menjadi jantung pembangunan daerah.

AI lalu melangkah lebih jauh.

Ia tidak berhenti pada kalimat “dokumen tidak selaras”. AI mencari dampaknya. Program apa yang terdampak. IKU mana yang berisiko. Bahkan OPD mana yang harus lebih dahulu melakukan koreksi.

Di situlah muncul satu nama.

Program Pemberdayaan UMKM.

Program ini menopang pertumbuhan ekonomi.

Program ini juga menopang penurunan kemiskinan.

Ironisnya, justru program inilah yang tidak selaras antara RPJMD dan RKPD.

BACA JUGA :  Menakar Politik Jokowi di Balik Kemarahannya

Artinya sederhana.

Program yang paling diandalkan untuk menggerakkan ekonomi daerah justru memiliki rantai perencanaan yang paling lemah.

Masih ada temuan lain.

Target pengangguran terbuka berbeda antara RPJMD dan RKPD. Indeks Daya Beli hilang. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tidak lagi muncul. Indeks Kebutuhan Dasar juga menghilang.

Tanpa indikator itu, bagaimana kemiskinan akan diukur secara utuh?

Pertanyaan itu dijawab oleh PILAR.

Bukan dengan opini.

Melainkan dengan data.

Karena itu rekomendasinya pun jelas: menyelaraskan kembali target pengangguran, mengembalikan indikator yang hilang, serta meninjau ulang Program UMKM agar kembali sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD.

Di sinilah peran AI berubah.

Bukan lagi sekadar mesin pencari.

Bukan pula hanya peringkas dokumen.

PILAR menjadi asisten pengambil keputusan. Ia membaca ribuan halaman, menemukan titik lemah yang sulit terlihat manusia, memetakan dampaknya terhadap sasaran pembangunan, lalu memberikan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti.

Bagi Bappeda, inilah makna sesungguhnya dari evidence-based policy.

Keputusan tidak lagi didasarkan pada dugaan.

Tetapi pada apa yang benar-benar dibaca oleh data.

Tinggalkan Balasan