Kiai Dardiri Pertanyakan Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi dan Fosfat di Sumenep

Mata Madura - 30/03/2021
Kiai Dardiri Pertanyakan Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi dan Fosfat di Sumenep
Kiai A Dardiri Zubairi - ()
Penulis
|
Editor
Link Banner

matamaduranews.comSUMENEPKiai A Dardiri Zubairi bikin postingan di facebook yang mengundang banyak  komentar dari netizen.

Sebab, isi postingan tokoh muda NU Sumenep ini mempertanyakan sikap Bupati Sumenep Ach. Fauzi dan Wakil Bupati Sumenep Nyai Dewi Khalifah terkait fenomena yang terjadi di Sumenep.

Seperti, kasus pernikahan anak elit politik di Sumenep yang  ia anggap ada perlakuan beda di tengah pandemi covid-19.

Termasuk sikap Bupati Fauzi yang belum merespon review Perda Sumenep soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) No 12 Tahun 2013-2023 demi bisa memperluas penambangan fosfat.

Seperti diketahui, dalam Perda Sumenep Nomor 12/2013 tentang RT-RW Sumenep 2013–2033, ada delapan titik potensi tambang fosfat yang tersebar di Kecamatan Batuputih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-guluk, Gapura, Bluto, dan Arjasa.

Delapan titik ini akan diperluas dengan perubahan Perda RT-RW Sumenep.

“Insya Allah, 18 kecamatan nanti yang berpotensi untuk penambangan fosfat. Memang segala yang kita punyai coba untuk potret,” kata Yayak Nur Wahyudi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep.

Berdasarkan Badan Geologi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Kabupaten Sumenep satu dari tiga kabupaten di Madura yang mempunyai sumber fosfat: Sumenep sekitar 827.500 m3, Pamekasan sekitar 23.400 m3, dan Sampang sekitar 5.000.000 m3.

Sejak berita ini diturunkan, netizen sudah membagi 50 kali dan 60 komentar serta 329 yang memberi tanda suka terhadap postingan K Dardiri itu.

Berikut isi postingan akun facebook A Dardiri Zubairi:

Setelah Bupati Trenggalek, Giliran Menunggu Bupati Sumenep

Awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Bapak Fauzi dan Nyai Dewi Khalifah, sudah dihadapkan pada masalah yang berat.

Pertama, kasus pernikahan anak elit politik yang konon menghabiskam miliaran rupiah. Pernikahan ini dianggap banyak orang cermin perlakuan berbeda dari pemerintah. Kegiatan kegiatan masyarakat dibatasi karena alasan pandemi.
Tanggal 23 pebruari, warga Manding mau melakukan istighasah dan Rokat Bumi sebagai ikhtoar menjaga tanah leluhur mereka. Kegiatan itu terpaksa dibatalkan karena tidak memperoleh ijin dari pihak berwajib dengan alasan pandemi. Pada kasus pernikahan elit politik aman-aman saja. Pandemi tak jadi alasan lagi.

Hingga detik ini tak ada pernyataam resmi dari bupati soal pernikahan ini. Bukan mengada-ada semua tahu bahwa shahibul hajah merupakan patron bupati terpilih. Ke depan itu tentu publik harus diyakinkan bahwa pemimpin daerah bisa bersikap adil sama siapapun.

Oh ya, soal ini juga tak banyak diliput media. Tidak serame kalau ada kasus perkosaan atau rujak sahrini. Para aktivis juga bungkam, termasuk pendukung bupati terpilih. Dalam tradisi kita politik cuma urusan elektoral. Habis pemilu, habis juga makna politik itu.

Tugas berar kedua, adalah sikap bupati merespon review perda RTRW No 12 tahun 2013-2023 terkait dengan klausul penambangan fosfat. Para kiai dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Sumenep Hijau dan juga berbagai komunitas di kecamatan-kecamatan yang akan sasaran penambang fosfat tegas menolak tambang fosfat dengan alasan-alasan logis, terutama dampaknya terhadap sosial-ekologis. Pernyatan kiai dan tokoh masyarakat tentu atas
pertimbangan panjang, untuk kemasalahan masyarakat Sumenep termasuk generasi yang akan datang. Karena dampak industri keruk dimana-mana merusak, maka pertimbangan apapun yang bersifat jangka pendek mestinya gugur, misalnya alasan kesejahteraan rakyat, peningkatan PAD, buka lapangan kerja yang sebenarnya masih terbuka perdebatan karena dalam banyak kasus penambangan tak ada korelasinya dengan 3 hal di atas.

Tentu sikap bupati ditunggu untuk berani menyuarakan penolakan terhadap tambang fosfat seberani Bupati Trenggalek yang menolak tambang emas meski mungkin melawan arus karena berbeda dengan gubernurnya dan bahkan pemerintah pusat.

Kita doakan semoga bupati memiliki kekuatan untuk mengikuti langgam suara arus bawah sebagaimana disuarakan para kiai dan tokoh masyarakat. Tentu ini berat, tapi jika bupati melakukan penolakan, masyarakat Sumenep pasti berada di belakang bapak Bupati.

hambali rasidi

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
--> -->