Catatan: Hambali Rasidi
Tertanam dalam benak pikiran kita bahwa jabatan bupati emang laki-laki. Bisa jadi, mindset itu tercipta sejak lahir. Sejak melihat isi dunia yang dikenal figur Bupati Sumenep hanya sosok laki-laki. Bukan perempuan.
Di daerah luar, sosok perempuan sudah banyak yang jadi bupati dan wali kota. Termasuk perempuan sudah jadi gubernur, seperti Gubernur Jatim.
Lalu bagaimana pandangan agama? Ini yang dimaksud khilafiyyah. Multitafsir terhadap surat an-Nisa’ ayat 34. “Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,”.
Prof Dr Zaitunah Subah, dosen tafsir saat saya kuliah di UINSA punya disertasi apik saat menyelesaikan program doktoral. Ketika itu, naskahnya hanya disimpan dalam lemarinya. Awal 1999, saya sudah mencium karya Ibu Zaitunah bakal menjadi bahasan banyak orang.
Di era itu, sedang hits gerakan gender. Tapi belum ada seorang perempuan dari pesantren yang tampil ke permukaan bicara dalil-dalil agama untuk memperkuat legalitas peran perempuan dalam kancah politik pemerintah. Dari kelompok Kiai NU, baru Gus Dur yang mengkampanyekan egalitarisme gender.
Benar dugaan saya. Sejak naskah disertasi Ibu Zaitunah diserahkan ke LKiS, Jogjakarta, karya Ibu Zaitunah laris bak kacang goreng. Nama Ibu Zaitunah bukan hanya dikenal di daerah Wonocolo. Ibu Zaitunah diundang ke berbagai kota dan kampus se Indonesia. Begitu namanya tenar, maka direkrut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai staf ahlinya.
Suatu waktu, Ibu Zaitunah bercerita saat bedah buku. Dia berkisah, jika popularitas dirinya tak lepas dari peran seorang mahasiswa yang membawa karya disertasinya untuk dicetak buku.”Sampai sekarang mahasiswa itu tak pernah ketemu sejak membawa karya saya ke percetakan,” sebut Ibu Zaitunah.
Si teman bercerita dan saya hanya diam sambil mengucap syukur alhamdulillah. Walau saya ngerti dari sejumlah pemberitaan di media. Nama Dr Zaitunah Subhan, MA sudah jadi tokoh nasional. Bukan lagi sebagai tokoh intelektual Wonocolo. Saya tak berusaha mencari telpon untuk menemuinya.
Perempuan dalam ayat itu, kata Ibu Zaitunah yang Magister Universitas Al-Azhar, Mesir, penuh tafsir kebencian dari seorang mufassir. Ibu Zaitunah menyuguhkan sejumlah ayat al-Qur’an dan hadits Nabi Saw untuk menjelaskan maksud ayat 34 surat an-Nisa’.
Peran perempuan dalam buku Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an mengulas tafsir al-Qur’an secara kontekstual. Ulasan dalam buku itu, membantah stigma negatif masyarakat soal kelemahan perempuan. Konsep kemitrasejajaran yang diungkapkan Ibu Zaitunah menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Bahkan saling melengkapi diantara keduanya.
Ibu Zaitunah menggunakan metode maudu’i (tematik) memulai dengan bahasan kodrat perempuan. Kodrat itu berupa fitrah rohani dan jasmani yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Swt. Karena fitrah perempuan sudah ditentukan Allah. Seperti fitrah menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.
Ibu Zaitunah menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat mutlak dan relatif. Mutlak karena sudah ketentuan dari Allah Swt, yang tak dapat dirubah. Sifatnya, kodrati. Perbedaan relatif berupa hasil rekayasa sosial atau kontruksi sosial.
Konstruk sosial seperti, sosok perempuan dinilai lebih mengedepankan emosi (emosional). Laki-laki lebih mengedepankan rasional. Karena tercipta demikian, sehingga memandang perempuan sebagai sosok inferioritas. Perempuan dipandang sebagai manusia bawahan, rendah dan kurang baik. Berbeda dengan laki-laki. Konstruksi sosial memandang laki-laki sebagai superioritas. Laki-laki dipandang sosok yang kuat. Pemimpin lebih baik. Perempuan dilekatkan pada urusan kasur dan dapur.
Fenomena nalar tafsir yang keliru atas ayat-ayat al-Qur’an dan sejumlah Hadits Nabi Saw, Ibu Zaitunah menawarkan penafsiran ulang. Ibu Zaitunah mengulas sejarah Islam. Bagaimana kemandirian perempuan yang digambarkan dalam al-Qur’an berupa kisah Ratu Bilqis dan kemandirian politik perempuan dalam surat an-Naml: 23. Tentang kemandirian ekonomi dan pengelolaan peternakan di surat al-Qasas: 23. Tentang kemandirian menyampaikan kebaikan atau mencegah kemungkaran, surat at-Taubah: 71 dan tentang mengelola harta perang bagi penindasan kaum wanita surat an-Nisa: 75.
Di Sumenep, saat masa kerajaan pernah dimpimpin seorang perempuan bernama Gusti Raden Ayu Rasmana, seorang  janda Tirtonegoro untuk memerintah Sumenep pada tahun 1750 M. Tak lama Ratu Ayu Rasmana memimpin Sumenep. Posisi kepala daerah diserahkan ke sang suami, Bindara Saod. Seorang Kiai Kampung dari Lenteng, Sumenep. Dalam kepemimpinan Bindara Saod, terwariskan hingga kini bangunan Keraton dan Masjid Agung Sumenep.
Lalu, bagaimana dengan Pilkada Sumenep 2020? Banyak wacana soal perempuan agar tampil di Pilkada bulan September 2020 mendatang. Dari wacana di warung-warung kopi dan medsos; ada nama Nurfitriana Busyro (isteri Bupati Sumenep). Nyai Dewi Kholifah Safraji (Ketua Musliman NU Sumenep) dan Nyai Wafiqoh Jamilah-populer dikenal Nyai Mila (penceramah dan putra kiai kharismatik NU Sumenep, KH Chotib Miftah-populer Kiai Mantik).
Ketiga perempuan ini dalam kacamata aktivis Sumenep memiliki kecakapan publik dan memiliki kekuatan kultur di akar rumput masyarakat Sumenep. Walaupun para perempuan ini, tak punya mimpi atau keinginan mencalonkan Bupati di Pilkada Sumenep.
Atau seperti alur cerita; memutar ulang kisah Gusti Raden Ayu Rasmana yang sempat memimpin Kerajaan Sumenep.
Wallahu a’lam.
Pesona Satelit, 13 Juli 2019
