Kesenjangan pendidikan di Bangkalan masih sangat tinggi. Tak kunjung mendapat bantuan, ada yang gunakan paving pribadi untuk halaman dan sewa gedung perpustakaan.
MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abd Rahman Tohir angkat suara mengenai kesenjangan pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Menurutnya di kabupaten ujung barat pulau Madura itu saat ini masih terjadi kesenjangan pembangunan fasilitas pendidikan. â€SDN Kraton 1 misalnya, sangat jauh dengan SDN Kemayoran 1 Bangkalan, baik itu pembangunan gedung maupun fasilitas yang ada di sekolah,†ungkapnya kepada Mata Madura, dua pekan lalu.
Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini mengaku melihat sendiri kesenjangan tersebut saat sidak ke sekolah-sekolah yang bersangkutan. Meskipun sama-sama berada di kota, ketimpangan yang terjadi antar sekolah bagai langit dan bumi. Rahman juga mempertanyakan dasar kebijakan Dinas Pendidikan Bangkalan dalam pemilihan sekolah penerima bantuan yang cenderung memanjakan salah satu sekolah. Padahal menurutnya masih banyak sekolah lain yang lebih membutuhkan. â€Jika memang terbukti dan tetap dilanjutkan akan saya boikot, saya tidak akan tanda tangani anggaran tersebut,†tegasnya.
Pemerataan guru PNS, kata Rahman, juga masih belum ideal, bahkan memprihatinkan. Berdasarkan pengamatannya, banyak sekolah-sekolah khususnya di desa yang gurunya masih sukwan (sukarelawan, red). Sementara di sekolah lain ada yang kelebihan guru PNS. â€Sungguh ironi,†katanya menyayangkan.
Di waktu yang berbeda, Kepala SDN Kraton 1 Zainabun mengatakan, pihaknya sudah mengajukan perbaikan atap gedung sekolah di tahun 2015. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan, sehingga sekolah masih beratapkan asbes. â€Ya sudah biar kepala sekolah yang baru saja nanti yang urus, saya mau pensiun,†katanya tersenyum.
Menurut Zainabun, saat ini SDN Kraton 1 sangat membutuhkan perbaikan selokan, karena saat hujan, air tergenang dan hampir masuk ke dalam ruang kelas dan ruang guru. â€Sudah disurvei dari dinas, tapi katanya tidak ada bantuan,†terang ibu kepala sekolah yang saat ini sudah mengajukan pensiun.
Lebih jauh perempuan yang sudah 7 tahun menjadi kepala sekolah SDN Kraton 1 ini mengaku masih membayar Rp 10.000 per bulan untuk sewa rumah dinas yang menjadi perpustakaan sekolah. Zainabun membayar sewa dengan uang gajinya sendiri. Sebagian paving di halaman sekolah juga merupakan paving milik pribadi, hasil bongkaran rumahnya yang tidak terpakai. â€Daripada tidak dipakai, saya bawa ke sini (sekolah, red) biar bermanfaat,†ungkapnya sambil tersenyum lagi.
Setelah dilakukan konfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Muhni menjelaskan, di setiap kabupaten memang ada sekolah unggulan yang diprioritaskan. â€Di Kabupaten Bangkalan yang termasuk sekolah unggulan itu SDN Kemayoran 1, SMPN 5 Bangkalan, SMKN 2 Bangkalan, dan SMAN 1 Bangkalan. Itu memang diproyeksikan atau diunggulkan, sehingga ada tambahan anggaran yang diterima dari pusat,†tuturnya melalui saluran telepon, Jum’at pekan lalu, kepada Mata Madura.
Muhni menambahkan, jika ada anggota dewan yang mempermasalahkan, ia berharap ada rapat dengar pendapat antara Dinas Pendidikan dengan Komisi D, agar pihaknya bisa menjelaskan hal tersebut. â€Mudah-mudahan nanti kalau ada hearing (dengar pendapat, red) dengan komisi D, kita bisa menjelaskan,†imbuhnya.
Sedangkan untuk distribusi guru PNS yang dianggap belum merata, Muhni membenarkan. Menurutnya sejak dulu guru PNS memang menumpuk, terlebih di perkotaan. Ia mengaku sudah berkali-kali meminta kepada pusat agar guru sukwan yang sudah mengajar puluhan tahun segera diangkat menjadi PNS, namun masih tak ada jawaban. â€Jangan kriminalisasi guru sukwan dengan tiba-tiba ada guru PNS datang ke sekolah-sekolah di desa, lalu mereka disuruh berhenti,†katanya. Sementara terkait masalah SDN Kraton 1, â€Saya belum tahu, nanti saya cek ke lapangan,†kelit Muhni.
Hasin, Mata Bangkalan
